DARITIMUR.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan menginisiasi gerakan “Pilkada Ramah Lingkungan.”
Gerakan ini ditandai saat pelantikan lebih dari 30 ribu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang hari ini secara serentak melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi. Penanaman pohon ini menjadi komitmen KPU Sulut untuk mendorong Pilkada yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Setiap anggota KPPS diberi kebebasan memilih jenis pohon yang akan ditanam dan lokasi penanaman, seperti di pekarangan rumah, kebun, atau area terbuka hijau lainnya.
Langkah ini bertujuan agar dalam jangka panjang, pohon yang ditanam dapat menggantikan penggunaan kertas dalam Pilkada, khususnya kertas suara yang digunakan pada Pilkada 2024.
Gerakan ini terintegrasi dalam platform Pilkada Ramah Lingkungan yang dikembangkan oleh Zonautara.com bekerja sama dengan KPU Sulut. Melalui platform ini, masyarakat dapat memantau titik lokasi penanaman pohon dan perkembangan setiap pohon.
Data yang tersedia mencakup jenis pohon yang ditanam, lokasi penanaman, jumlah pohon, siapa yang menanam dan bahkan foto pohon tersebut. Platform ini dirancang interaktif agar publik dapat ikut serta dalam pemantauan dan pengawasan.
“Kami harap, dengan jumlah KPPS yang lebih dari 30 ribu ini, langkah penanaman pohon ini akan menjadi wujud nyata penggantian kertas yang digunakan selama Pilkada Sulut 2024 digelar. Kami meminta KPPS menginput pohon yang mereka tanam di platform yang sudah disiapkan, agar pertumbuhan pohon dapat dimonitoring hingga Pemilu mendatang,” ujar Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut, Awaluddin Umbola, Kamis 7 November 2024.
Pada Pemilu 2019, sesuai riset yang dilakukan oleh Herwyn Malonda. Komisioner Bawaslu RI, penggunaan kertas suara di Kota Manado setara dengan menebang 6.675 pohon berusia lima tahun. Dapat dibayangkan berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk digunakan sebagai kertas suara pada Pilkada Sulut 2024 ini.
Selain penanaman pohon, platform Pilkada Ramah Lingkungan juga memiliki fitur lainnya seperti Tracking APK, Pilah Sampah, dan TPS Ramah Lingkungan.
“Fitur Tracking APK memungkinkan masyarakat untuk melacak titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) kandidat yang difasilitasi oleh KPU. Seluruh APK ini dilengkapi logo daur ulang dan akan dikumpulkan untuk didaur ulang menjadi produk baru pasca-Pilkada,” jelas Umbola.
Umbola juga menekankan bahwa langkah mendaurulang APK yang difasilitasi oleh KPU ini sejauh yang diketahui, baru dilakukan oleh KPU Sulut.
“Ini adalah langkah pioneer yang secara nyata mengurangi dampak lingkungan dari pelaksanaan pesta demokrasi. Meski masih banyak kekurangan di sana sani, tapi kami sudah berani memulainya,” kata Umbola.
Disamping itu KPU Sulut juga akan mengadakan lomba TPS Ramah Lingkungan, yang menantang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS untuk merancang TPS yang ramah lingkungan dengan menyediakan tempat sampah terpilah, anjuran memilah sampah bagi pemilih, dan mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan sekali pakai bagi petugas TPS. Dalam pembuatan TPS, juga diharapkan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan.
Pimred Zonautara.com Ronny Buol yang merancang platform Pilkada Ramah Lingkungan menjelaskan bahwa inisiatif Pilkada Ramah Lingkungan ini bermula dari serangkaian kegiatan yang digelar oleh KPU Sulut, terutama Camping Pilkada.
“Dari serangkain kegiatan itu, kami mencoba berinisiatif membantu KPU Sulut mewujudkan Pilkada yang lebih ramah lingkungan melalui platform yang selain membantu penyelenggara juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat,” ujar Ronny.
Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pegiat lingkungan dan kelompok pecinta alam yang terlibat sebagai relawan, yang hingga kini sudah ada lebih dari 800 relawan yang bergabung.
“Gerakan ini adalah langkah awal yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Semoga gerakan ini dapat berkembang lebih besar dan menjangkau wilayah yang lebih luas,” harap Umbola.
KPU Sulut juga berharap dapat gerakan ini membawa dampak positif bagi lingkungan, sekaligus memberikan contoh pelaksanaan Pilkada yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.
***
