Tantangan Pendidikan di Era Disrupsi Teknologi

Di tengah era disrupsi teknologi yang sedang berlangsung, pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Masalah ini menjadi dasar yang harus segera diselesaikan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melakukan revolusi pendidikan di era internet.

Utusan Khusus Presiden Prof Fadel Muhammad menjelaskan bahwa di kawasan Asia Tenggara, akses broadband tetap (fixed broadband) di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya, Singapura mencapai 92%, Malaysia 67%, dan Thailand 60%. Sementara itu, Indonesia hanya mencapai 15%, sama dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja.

“Di tengah situasi ini, perusahaan penyedia jasa internet di Indonesia menjual produknya dengan harga yang mahal. Kami melakukan survei, dan masyarakat Indonesia mampu membeli internet jika harganya sekitar Rp 120.000. Hal ini yang harus kita benahi,” ujar Fadel dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung.

Fadel menekankan bahwa salah satu solusi untuk meningkatkan akses internet adalah membuat layanan internet murah dengan harga sekitar Rp 100.000 per bulan, kecepatan 100-200 mbps, serta kuota tanpa batas. Tujuan utamanya adalah perguruan tinggi sebagai bagian dari revolusi pendidikan.

“Saat ini mahasiswa masih kesulitan mendapatkan dan mengakses internet. Padahal internet itu seperti sembako. Untuk itulah, kami bekerja sama dengan APTISI untuk menyediakan internet murah. Perguruan tinggi di Jawa Barat akan menjadi proyek pilot karena infrastrukturnya sudah siap,” kata Fadel.

Fadel menegaskan bahwa program internet murah akan terealisasi pada Januari 2026. Awalnya, targetnya adalah 50-100 perguruan tinggi swasta (PTS) dari sekitar 350 PTS yang ada di Jawa Barat.

Menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Ketua Umum APTISI Budi Djatmiko mengatakan bahwa salah satu tantangan PTS saat ini adalah menaikkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, APK perguruan tinggi di Indonesia masih sekitar 31,45%.

Budi menyoroti bahwa salah satu cara untuk meningkatkan APK adalah melalui penggunaan teknologi. Negara-negara maju memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, diperlukan transformasi digital dan teknologi.

“Pada 2045, SDM Indonesia bisa di atas rata-rata kawasan ASEAN. Kami mendorong reformasi pendidikan ke arah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang saat ini sedang dibahas di RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PJJ bisa dilakukan dengan bantuan internet cepat dan murah. Jika PJJ bisa dilakukan, targetnya APK meningkat sampai 41%,” ujar Budi.

Langkah Awal untuk Revolusi Pendidikan

Ketua APTISI Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Prof Eddy Soeryanto Soegoto, mengaku siap menjalankan program internet murah. Dia juga akan segera menentukan PTS mana saja yang akan menjadi proyek pilot internet murah. Sebagai langkah awal, ada 50-100 PTS, lalu ke depannya akan terus bertambah.

“APTISI adalah wadah PTS untuk bersama-sama membangun semua PTS agar sejajar. Kita ingin melangkah bersama, maju bersama, dan sukses bersama. Sampai saat ini di Jawa Barat sudah 20 PTS yang terakreditasi unggul, mereka menjadi contoh, agar PTS lain bisa sama-sama unggul,” ucap Eddy.

Potensi Besar untuk Mahasiswa dan Alumni PTS

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan bahwa mereka yang siap bekerja adalah yang mampu beradaptasi dan berkontribusi secara global. Mahasiswa dan alumni PTS di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dengan beragam latar belakang pendidikan, kompetensi, serta semangat belajar yang kuat.

“Pekerja migran asal Indonesia adalah pejuang keluarga dan duta bangsa. Jika disiapkan dengan baik, bekerja di luar negeri bukan hanya menjadi jalan menjadi nafkah, tetapi juga menjadi jalan peningkatan kesejahteraan keluarga, transformasi pengetahuan, dan kekuatan daya saing bangsa. Akan tetapi, peluang ini harus ditempuhi melalui proses yang benar,” ungkap Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, kampus bukan hanya sebagai pusat pembelajaran. Akan tetapi, menjadi ruang awal kehadiran negara dalam upaya pemelindungan pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong perguruan tinggi, termasuk PTS, untuk membentuk migrant centre di kampus.

“Migran center adalah pusat informasi migran aman, pendataan, serta jembatan antara kampus dan sistem penempatan kerja luar negeri yang resmi. Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan APTISI,” ujar Mukhtarudin.