Masalah Keterlambatan Pengiriman Bahan KTP Elektronik di Flores Timur

Beberapa waktu terakhir, masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan adanya hambatan dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan bahan utama yang diperlukan, yaitu film ribon dan cleaning card. Masalah ini berdampak pada pengurusan administrasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Flores Timur, Yoseph Aryo Soecipto Pehan Keraf, penyebab dari masalah ini adalah keterlambatan pengiriman bahan dari penyedia jasa. Ia menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Sabtu, 20 Desember 2025.

“Ada kendala di perusahaan PT Jaswindo bagian pengadaan, tapi sudah kirim dari hari Selasa (16/12/2025). Masalah ada pada salah satu pegawai yang bagian pengadaan untuk wilayah Flores Timur, mungkin minggu depan sudah normal kembali,” ujar Cipto Keraf, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan pencetakan KTP akan kembali normal setelah film ribon dan cleaning card tiba. Saat ini, masih tersedia 4.000 blanko aman. Sedangkan dalam pengiriman, ada 2.000 unit yang sedang dalam proses. “Sampaikan ke masyarakat saya mohon maaf ada sedikit permasalahan di suplayer itu. Cuma saya sudah ambil langkah cepat untuk pengiriman, biasanya menggunakan kargo lion parcel,” tambah Cipto.

Cipto Keraf juga mengkhawatirkan keterbatasan pemesanan ribon film dan cleaning card yang dipesan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa jika dana tidak cukup, maka pihaknya tidak bisa membeli lagi, yang menjadi kendala utama.

“Kalau dana kurang maka kita tidak bisa beli lagi, itu kendalanya. Di RAPBD 2026 ada sekitar 8.000 biasanya pakai sampai bulan April saja. Nah kalau tambah cadangan saya baru pesan ada 2.000 maka total ada 10.000 ribon film. Maka hanya bisa cetak 10.000 KTP, sementara total kebutuhan per tahun 25.000,” jelas Cipto.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur berharap adanya pemenuhan dana untuk pelayanan sesuai target. Ia menekankan bahwa sebuah negara berdiri utamanya karena penduduk wilayah dan adanya pemerintahan. “Cita-cita bangsa itu menjamin hak hidup masyarakat yang harusnya jadi prioritas tidak boleh diabaikan. Hak hidup mereka harus dijamin melalui pelayanan administrasi, jadi wajar kalau masyarakat protes,” tegas Cipto Keraf.

Solusi yang Diharapkan

Untuk mengatasi masalah ini, Disdukcapil Flores Timur berencana melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mempercepat pengiriman bahan-bahan yang diperlukan. Selain itu, pihaknya juga akan mencari alternatif lain dalam pengadaan bahan, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lain yang mungkin bisa memberikan dukungan.

Dalam waktu dekat, pihak Disdukcapil akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan bahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan administrasi dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat agar informasi tentang kondisi layanan bisa lebih transparan dan akurat.

Tantangan Ke depan

Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan dana dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan penyedia layanan. Jika tidak diatasi, maka akan berdampak langsung pada pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, masalah ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan aspek logistik dalam pengelolaan pelayanan administrasi. Dengan adanya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali.