BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang yang menjadi prioritas.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa sektor utama seperti kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan, serta perumahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan misi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Asep menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dalam membahas aset strategis daerah serta skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.

“Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari jalan keluar agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan OPD lainnya dalam membahas berbagai hal, mulai dari investasi hingga serapan tenaga kerja. Menurut Asep, semua OPD memiliki pemahaman bahwa kinerja yang dilakukan saling berkaitan, meskipun secara teknis pekerjaan memiliki jalur dan tanggung jawab sendiri-sendiri.

Untuk meningkatkan pendapatan, Pemprov Jabar juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan tidak hanya terkait dana transfer, tetapi juga dinamika dana bagi hasil yang memiliki potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.

Mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebutkan bahwa data yang diterima masih dalam proses hingga akhir tahun 2025. Semua informasi akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.

“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat, hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional. Belum lagi situasi industri otomotif skala nasional yang juga penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaimana beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” katanya.