Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara untuk Korban Bencana

Waktu menjadi faktor kritis dalam upaya pemerintah mengatasi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam situasi darurat ini, pemerintah menempuh langkah ekstrem dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) hingga 18 jam per hari. Tujuannya adalah agar para korban dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga yang terdampak. Ia menyatakan bahwa pembangunan huntara dilakukan siang dan malam, dengan pengoptimalan waktu kerja selama 18 jam per hari agar target yang diharapkan Presiden dapat segera tercapai.

Tim Gabungan Bekerja Siang-Malam

Pembangunan huntara melibatkan berbagai satuan tugas gabungan, termasuk TNI, Polri, BNPB, serta entitas lainnya. Seluruh sumber daya dikerahkan untuk memastikan hunian darurat bisa segera ditempati oleh warga yang kehilangan rumah akibat bencana. Menurut Abdul Muhari, percepatan ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga upaya memulihkan rasa aman bagi para korban yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.

Aceh Paling Banyak Ajukan Huntara

Di Provinsi Aceh, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak mengajukan pembangunan huntara. Daerah tersebut mencakup Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Timur, Nagan Raya, dan Pidie Jaya. Dari keseluruhan daerah tersebut, hanya Kabupaten Pidie yang menyatakan akan membiayai sendiri pembangunan huntara karena jumlah kebutuhan relatif kecil, yaitu 12 unit.

Lokasi pembangunan di enam kabupaten—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen—telah ditetapkan. Sementara itu, Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.

Sumut dan Sumbar Berpacu Menyusul

Di Sumatera Utara, pembangunan huntara berlangsung di empat wilayah, yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sementara di Sumatera Barat, pembangunan sedang berlangsung di lima kabupaten/kota: Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Abdul Muhari menyebut progres di Sumatera Barat relatif lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu percepatan di daerah lain.

Bukan Hanya Bangun Hunian, Tapi Pulihkan Alam

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan huntara. Upaya pemulihan juga menyasar sektor lingkungan, terutama alur sungai yang rusak parah. Langkah-langkah ini akan dikombinasikan dengan mitigasi struktural dan non-struktural untuk menekan risiko bencana serupa di masa depan.

157 Ribu Rumah Rusak, Waktu Jadi Penentu

Hingga Kamis malam (25/12/2025), BNPB mencatat sebanyak 157.838 rumah rusak akibat banjir bandang dan longsor. Dari jumlah tersebut, 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rusak sedang, dan 77.397 rusak ringan. Angka ini menjadi alarm keras bahwa percepatan pembangunan huntara bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar warga bisa segera bangkit dari krisis.