Penutupan SPPG yang Menyediakan Menu di Bawah Rp10.000

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga di bawah Rp10.000. Penegasan ini dilakukan setelah ditemukan adanya SPPG nakal di kota-kota besar di Jawa Barat yang menyajikan makanan dengan harga lebih rendah dari yang telah ditetapkan.

“Ya sudahlah, saya katakan SPPG yang gitu tutup aja. Ngapain (dilanjutkan)? Udah tutup aja, ngapain sih. Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean dong,” ujar Dedi saat berada di Gedung Sate, Kamis 18 Desember 2025.

Menurut Dedi, keputusan tentang harga Rp10.000 untuk menu MBG ini sudah diputuskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah disesuaikan dengan keuntungan serta faktor lainnya. Oleh karena itu, jika ada SPPG yang mencari untung lebih, akan direkomendasikan untuk ditutup.

Dedi juga menginstruksikan agar Satgas MBG di masing-masing kabupaten dan kota yang mendapatkan atau menemukan SPPG yang mencurangi harga sajian dalam satu ompreng MBG, agar direkomendasikan ke BGN untuk ditutup.

Perkembangan Pembentukan Satgas MBG

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyampaikan bahwa hingga 1 Desember 2025, progres pembentukan satgas di tingkat kabupaten/kota menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 21 kabupaten/kota telah memiliki surat keputusan kepala daerah terkait Satgas MBG. Sementara itu, enam daerah lainnya masih dalam proses, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bandung.

“Kami terus mendorong daerah-daerah tersebut agar segera merampungkan pembentukan satgas demi mempercepat implementasi di lapangan,” ungkap Herman.

Target Penerima Manfaat Program MBG

Berdasarkan data BGN per 21 November 2025, potensi penerima manfaat Program MBG di Jawa Barat mencapai 14.007.142 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 11,3 juta siswa, 2,58 juta balita, 68 ribu ibu hamil, dan 4 ribu ibu menyusui.

Herman menilai, besarnya sasaran tersebut menuntut kesiapan SPPG agar pelayanan MBG dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pengembangan SPPG di Wilayah Terpencil

Pada 2025, Jawa Barat ditargetkan memiliki 4.683 SPPG. Hingga kini, sebanyak 3.603 SPPG telah aktif beroperasi. Pemprov Jabar juga memberi perhatian khusus pada pengembangan SPPG di wilayah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pada tahap pertama, Oktober 2025, BGN menetapkan tujuh SPPG 3T di lima kabupaten, yakni Sumedang, Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Purwakarta. Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah rampung dibangun dan tengah menunggu penilaian tim appraisal untuk penetapan biaya sewa empat tahun ke depan.

Tahap kedua yang dimulai Desember 2025 mencakup 50 titik SPPG di wilayah terpencil yang tersebar di tujuh kabupaten, yaitu Garut, Pangandaran, Sukabumi, Majalengka, Bandung, Sumedang, dan Tasikmalaya. Saat ini, koordinasi antara satgas kabupaten/kota dengan calon investor masih terus dilakukan. Herman menegaskan, pendekatan di wilayah terpencil memerlukan kesiapan menyeluruh, mulai dari investor, lokasi, hingga operasional.

Kesiapan SPPG di Jawa Barat

Sementara itu, rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 13 Desember 2025 mencatat 3.539 SPPG telah beroperasi di Jawa Barat. Sebanyak 2.286 SPPG atau 64,60 persen telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan 2.003 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat.

Selain itu, 1.575 SPPG atau 44,50 persen telah menjalani pemeriksaan laboratorium. Dari sisi sumber daya manusia, sebanyak 74.858 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan. Untuk sertifikasi, tercatat 1.548 SPPG telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 836 SPPG telah resmi mengantongi sertifikat tersebut.

Herman menegaskan, aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. “Program ini, tidak hanya menekankan pada kuantitas, tetapi juga kualitas, higienitas, dan keamanan makanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Jawa Barat pun menargetkan percepatan MBG berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan, sehingga program nasional ini mampu memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.