Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah telah mencapai angka yang sangat signifikan. Hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 5.750.525 penerima manfaat telah terdaftar dalam program ini. Penerima manfaat tersebut mencakup berbagai kelompok masyarakat seperti siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK, santri dari pondok pesantren, serta kelompok ibu hamil (bumil), ibu menyusui, dan balita.

Selain itu, jumlah Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah juga terus berkembang. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 1.836 unit SPPG. Jenis-jenis SPPG yang ada antara lain SPPG Mitra, SPPG Polri, SPPG TNI, dan SPPG Ponpes. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut serta dalam peresmian SPPG Polrestabes Semarang di kompleks Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang. Peristiwa ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran operasional 35 unit SPPG baru dan groundbreaking sekitar 27 unit SPPG lainnya. Dengan tambahan 35 unit tersebut, total SPPG Polri di wilayah Jawa Tengah kini mencapai 100 unit.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan harapan agar SPPG yang dibangun di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat kepada 400 ribu orang penerima dan juga menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 5.000 orang. Ia menjelaskan bahwa saat ini pembangunan SPPG terus dilakukan, dengan target akhir mencapai 672 SPPG. Kedepannya, rencana pengembangan akan terus dilanjutkan hingga mencapai lebih dari 1.000 SPPG di seluruh Indonesia.

Kapolri juga meminta seluruh SPPG Polri untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat terkait higienitas dan kualitas makanan. Personel yang bertugas harus mengawasi proses distribusi hingga pasca pemberian makanan. Pengawasan harian diperlukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan SPPG terus dilakukan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pembentukan Satgas MBG untuk mempercepat pembangunan SPPG dan pembukaan posko aduan masalah MBG yang beroperasi selama 24 jam di setiap kabupaten/kota.

Luthfi menambahkan bahwa pengawasan keamanan pangan di SPPG yang ada di wilayahnya telah dilaksanakan secara rutin. Ia juga mendorong percepatan penerbitan sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). “Ini sudah kita sosialisasikan dan kita masifkan di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.