Audiensi Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek dengan Menteri Keuangan

Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melakukan audiensi resmi dengan Menteri Keuangan RI, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Cakti Kemenkeu pada Jumat (21/11). Pertemuan strategis ini membahas tiga isu besar yang selama ini membebani dosen ASN sekaligus memperburuk tata kelola pendidikan tinggi nasional.

Salah satu perwakilan ADAKSI dari Kalimantan Selatan, Nova Abriano, S.E., M.M., dosen DPK Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), turut hadir dan menegaskan harapan besar para dosen terhadap pemerintah. “Kami berharap tunjangan kinerja segera dibayarkan sebagai bentuk penghargaan bagi profesi kami sebagai dosen,” ujar Nova.

Audiensi ini dihadiri sepuluh perwakilan ADAKSI: Dr. Fatimah, M.Si; Anggun Gunawan, S.Fil., M.A.; Ir. Eliyah A. M. Sampetoding, M.Kom; Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, MSc; Nur Rahmansyah, S.Kom., M.Kom; Mitra Yadiannur, M.Pd; Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum; Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si; dan Prihartini Ade Mayvita, S.E., M.M.

Tiga Isu Utama yang Disampaikan ADAKSI

1. Utang Tukin Dosen 2020–2024

ADAKSI menegaskan bahwa tunjangan kinerja dosen memiliki dasar hukum jelas, namun belum dibayarkan selama lima tahun. Situasi ini menimbulkan government liability yang harus segera dipenuhi negara.

2. Problem Keuangan PTN BLU dan BH

Model klasterisasi PTN dinilai menciptakan ketimpangan remunerasi, beban mengajar berlebihan hingga 60 SKS, dan praktik penerimaan mahasiswa secara massif demi mengejar pendapatan. Dampaknya: kualitas pendidikan menurun dan kesejahteraan dosen tertekan.

3. Stagnansi Tunjangan Fungsional 18 Tahun

Tunjangan fungsional tidak pernah disesuaikan sejak 2007, menjadikannya stagnan hampir dua dekade, berbeda dengan profesi lain yang sudah mengalami beberapa kali penyesuaian.

Tanggapan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan memberikan tanggapan komprehensif dan terbuka atas seluruh isu yang disampaikan ADAKSI. Beberapa poin penting:

  • Kemenkeu siap membayarkan rapelan Tukin 2020–2024, namun menunggu pengajuan resmi dari Kemendiktisaintek sebagai instansi pembina dosen.
  • Meminta data lengkap penghasilan dosen di seluruh PTN sebagai dasar reformasi remunerasi nasional.
  • Mendorong kajian ulang model Satker–BLU–BH, yang dinilai menimbulkan ketidakadilan antarlembaga.
  • Menyoroti mandatory spending 20% pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
  • Mengakui stagnansi tunjangan fungsional sebagai masalah serius yang perlu masuk agenda evaluasi kompensasi ASN.
  • Menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah benteng terakhir daya saing bangsa, sehingga negara wajib hadir memastikan kualitas dan kesejahteraan dosen.

Momentum Penting untuk Pendidikan Tinggi

ADAKSI mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Menteri Keuangan. Audiensi ini dinilai sebagai momentum penting untuk:

  • Memperjuangkan hak dosen ASN
  • Membenahi tata kelola keuangan PTN
  • Memperkuat komitmen negara terhadap pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan

ADAKSI menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut audiensi, termasuk mendesak Kemendiktisaintek agar segera mengajukan permohonan resmi pembayaran Tukin 2020–2024 serta memastikan reformasi remunerasi dosen ASN berjalan sesuai prinsip keadilan.