Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan rotasi terhadap ribuan pegawainya. Kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari seorang tokoh publik yang merupakan suami dari salah satu pegawai di Dinas Pariwisata Pemprov DKI. Rotasi ini mengundang perhatian karena dilakukan secara mendadak dan menimbulkan keluhan dari beberapa pihak.

Proses Rotasi yang Tidak Mendadak

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa rotasi yang dilakukan tidak dilakukan secara mendadak. Ia menyampaikan bahwa proses persiapan untuk rotasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Tentang komplain rotasi mendadak, enggak mungkin mendadak, prosesnya panjang, ya,” ujar Rano kepada wartawan di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa (25/11).

Rano juga menjelaskan bahwa rotasi ini dilakukan setelah melalui persiapan yang matang. “Bahkan kita selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kita terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek gitu,” tambahnya.

Tanggapan Gubernur DKI

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons terkait keluhan yang disampaikan oleh Soleh Solihun. Ia menyatakan bahwa keputusan rotasi telah dipertimbangkan dengan matang.

“Yang mengenai rotasi, memang sengaja pemberitahuannya last minute,” kata Pramono di SMP 115 Jakarta, Kamis (20/11) lalu.

Menurut Pramono, alasan pemberitahuan terakhir adalah karena jumlah pegawai yang dirotasi sangat besar. “Rotasi dengan jumlah total dua kali 1.800 lebih dan 1.800 lebih, total 2.700, tentunya enggak gampang, apalagi untuk pejabat eselon 3 dan 4,” tambah dia.

Rekor Terbanyak dalam Instansi

Politikus PDIP ini juga menyatakan bahwa rotasi ini merupakan rekor terbanyak dalam salah satu instansi pemerintahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa tidak ada pegawai yang protes ketika dirotasi dadakan.

Sebelumnya, keluhan tersebut disampaikan oleh Soleh Solihun melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, @solehsolihun. Ia meminta agar sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI diperbaiki, terutama antar dinas.

“Dear pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para Kepala Dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari h pelantikan,” tulis Soleh dalam akun media sosial X. Daritimur.idsudah mendapat izin dari Soleh Solihun untuk mengutip tulisan ini.

Masalah Rotasi Dadakan yang Sudah Berlangsung Lama

Soleh menuturkan bahwa masalah rotasi dadakan ini sudah sering terjadi bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya baru menyampaikan keluhan ini sekarang, meskipun proses rotasi seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Istri saya kena rotasi yang kemarin,” kata Soleh. Ia menambahkan bahwa jika sampai pindah dinas, maka kantor pun berbeda.

Menurut Soleh, idealnya sebelum pegawai dipindah, harus ada masa transisi selama satu bulan, wawancara di tempat baru, serta dilihat kompetensi dan rekam jejak pekerjaannya.

Ia pun berpesan agar Pramono Anung mengingatkan kepala dinas di Pemprov DKI jika ingin memindah atau merotasi pegawainya.

“Tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung, ketika tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah,” tutur Soleh.