JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menunjukkan betapa pentingnya manajemen krisis yang baik dan terkoordinasi. Pengalaman masa lalu dalam menghadapi bencana alam menjadi acuan untuk memperkuat respons pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi serupa.

Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, berbagi sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006. Menurutnya, pola penanganan bencana besar memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

Berikut adalah sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam:

1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

Dalam kondisi darurat, masyarakat biasanya dalam keadaan terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering tidak bekerja secara sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, yaitu Presiden, yang mampu memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

“Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Contohnya, laporan awal tsunami Aceh hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

Meski banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu. Perlu persiapan jangka panjang untuk menghadapi hal ini.

4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

5. Tetapkan Status Bencana Nasional

Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

“Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan.