Surabaya — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan harapan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Ia menekankan bahwa banyak daerah yang selama ini menjadi lokasi operasional BUMN tidak boleh hanya dianggap sebagai objek semata, tetapi juga harus dijadikan subjek dalam proses pembangunan.

Eri mengungkapkan bahwa sejauh ini, daerah seperti Surabaya yang menjadi tempat berdirinya sejumlah perusahaan BUMN strategis belum merasakan dampak nyata dari aktivitas perusahaan plat merah tersebut. Dampak tersebut mencakup baik pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Ia menekankan bahwa transformasi yang diusung oleh Danantara tidak boleh memposisikan daerah hanya sebagai objek. Pemerintah daerah harus menjadi subjek utama dalam pembangunan. “Saya hanya ingin tahu, ketika ada transformasi Danantara, apakah itu bisa memperkuat UMKM secara makro? Bagi kami daerah, apa yang kami dapat dari Danantara dan BUMN itu?” ujar Eri dalam forum Round Table Discussion (RTD) bertajuk ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Selain itu, Eri juga menyoroti beberapa perusahaan BUMN ‘raksasa’ di Kota Surabaya. Ia menyebut adanya aset-aset idle milik BUMN yang saat ini mendominasi kawasan Kota Lama Surabaya, seperti di Jalan Rajawali. Menurutnya, bangunan-bangunan yang tidak bergerak tersebut merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan. “Intinya bagaimana transformasi Danantara ini menggerakkan semua potensi yang ada, terutama menyerap lapangan pekerjaan secara nyata,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mencontohkan kontribusi BUMN kepada daerah, seperti penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, hal ini menjadi kunci utama kontribusi nyata BUMN bagi daerah. Dia menegaskan bahwa aktivitas operasional BUMN di daerah harus mensyaratkan keterlibatan tenaga kerja dari wilayah setempat. “Kalau penyerapan pekerjaan ini bisa diwujudkan, maka di situlah BUMN menjadi bagian dari pergerakan ekonomi. Bukan hanya logistik saja, tapi menggerakkan ekonomi dan pendapatan daerah,” jelasnya.

Eri juga menyebut proyek infrastruktur untuk menunjang operasional BUMN, seperti pemasangan duckting kabel di berbagai titik di Surabaya. Ia menilai aktivitas ini berpotensi mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, BUMN seharusnya bersinergi dengan pemerintah daerah. “Ini buat negara, tapi kota saya rusak. Hari ini buka jalan pasang kabel, besok buka lagi. Saya membuat aturan, diprotes. Tapi kalau tidak begitu, Surabaya yang menanggung,” ungkapnya.

Eri membeberkan bahwa BUMN memiliki potensi besar dalam mengakomodasi kepentingan di daerah. Dirinya pun mengapresiasi rencana Danantara untuk mengambil alih pengelolaan energi dari sampah (Waste to Energy) yang selama ini membebani anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah kota di tengah dana transfer ke daerah (TKD) yang terus berkurang. Bukan hanya bagi Surabaya, tetapi juga daerah lain.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kolaborasi antara Danantara dan pemerintah daerah harus mampu meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di kota besar. Pemerintah daerah, sebut Eri, siap bersinergi melalui BUMD agar daerah juga mengemban peran sebagai sub-owner, bukan hanya sebagai penerima dampak saja. “Bagaimana kita kembangkan bersama, duduk bersama. Tidak ujug-ujug semua ditarik pusat,” harapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, integrasi ekonomi antarwilayah dapat berkembang secara bersamaan. Dirinya pun mencontohkan bagaimana Surabaya dapat menjadi pusat distribusi terhadap berbagai produk atau komoditas dari daerah sekitar, sehingga setiap wilayah mendapat keuntungan. “Kalau Surabaya butuh telur bisa ambil dari Blitar. Kalau ingin mendapatkan sayur, ambil dari Mojokerto. Kita bergerak ke Indonesia Timur, itu yang dibutuhkan, satu kekuatan besar menyatukan perbedaan dari satu kota besar,” katanya.

Dirinya pun berharap Danantara mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan turut serta memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk dapat berkembang bersama BUMN yang beroperasi di masing-masing wilayah. “Apapun transformasinya, kalau tidak menyerap tenaga kerja dan tidak mengurangi kemiskinan, gagallah itu semuanya,” pungkas Eri.