Pernyataan Anggota DPR yang Minta Komdigi Lebih Aktif dalam Informasi Penanganan Bencana



Pernyataan dari anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengenai kebutuhan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi tentang penanganan bencana di Sumatera, menarik perhatian publik. Dalam pernyataannya, Endipat juga menyentil bantuan donasi publik yang dikumpulkan oleh konten kreator Ferry Irwandi.

Peristiwa ini terjadi saat rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12). Menurut Endipat, kurangnya informasi membuat upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan yang mencapai triliunan rupiah tidak terlihat oleh masyarakat luas.

“Ke depan Kementerian Komdigi ini harus memahami isu sensitif nasional dan membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi, sehingga tidak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, terutama di Aceh, Sumatra, dan daerah lainnya,” ujarnya.

Endipat secara khusus menyebut aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil mengumpulkan sekitar Rp 10 miliar. Meski tidak menyebut nama, publik meyakini bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada konten kreator Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.

Menurut Endipat, jumlah donasi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan untuk Aceh. “Orang-orang hanya menyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah mengalokasikan triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang seperti itu, mohon dijadikan perhatian,” katanya.

Siapa Endipat Wijaya?

Endipat Wijaya adalah salah satu wajah baru di DPR RI periode 2024–2029. Berlatar belakang pendidikan teknik dan pengalaman panjang di sektor industri, ia mewakili Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri).

Saat ini, Endipat bertugas di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen. Ia lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki perhatian besar terhadap dunia sains dan teknologi.

Endipat menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan pemimpin di Indonesia. Pendidikan tingginya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar Sarjana Teknik Metalurgi pada 2006.

Setelah berkarir di dunia industri, ia melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Manajemen dari Swiss German University pada 2019.

Karier di Sektor Industri

Sebelum terjun ke dunia politik, Endipat meniti karir di sektor industri. Ia memulai langkah profesionalnya sebagai teknisi di Double A Group, sebuah perusahaan besar di bidang pulp and paper. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang proses produksi dan manajemen industri berbasis teknologi.

Setelah itu, ia melanjutkan karir di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur. Pengalaman bekerja di sektor energi dan pertambangan inilah yang kemudian membentuk perspektifnya mengenai pentingnya tata kelola sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.

Masuk ke Dunia Politik

Endipat mulai aktif di dunia politik sejak 2011 melalui Partai Gerindra. Ia dikenal sebagai kader muda dengan basis kompetensi teknis kuat dan kemampuan komunikasi publik yang berkembang pesat. Dengan rekam jejak tersebut, ia kemudian maju dalam Pemilu Legislatif 2024.

Pada Pemilu 2024, Endipat sukses meraih 105.413 suara, menjadikannya peraih suara tertinggi di Dapil Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut mengantarkannya menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029.

Di parlemen, Endipat bertugas di Komisi I DPR RI, komisi yang membidangi isu strategis seperti pertahanan negara, hubungan luar negeri, kebijakan digital, keamanan siber, serta intelijen. Selain itu, ia dipercaya menduduki posisi penting sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), lembaga internal yang berfungsi memperkuat pengawasan terhadap audit dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam kapasitas tersebut, Endipat sering kali menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kejelasan tupoksi antar lembaga audit seperti BPK dan BPKP, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan potensi konflik dalam pengawasan negara.