Pemprov Sumbar Perkuat Budaya Kerja Berbasis Data

Pemerup Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya memperkuat budaya kerja yang berbasis data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang akurat dan terukur. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyediaan Data Statistik Sektoral di Ruang Pola Kantor Gubernur.

Dalam arahannya, Arry menekankan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam mengelola data statistik yang sahih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan bahwa era pemerintahan modern tidak bisa lagi berjalan tanpa data, karena data merupakan dasar dari setiap langkah pembangunan.

“Dulu mungkin kita alergi dengan statistik, karena identik dengan angka. Padahal statistik bukan hanya untuk memprediksi masa depan, tapi juga untuk membaca masa lalu dan memperbaiki masa depan,” ujar Arry.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Dalam sistem ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai wali data dan produsen data, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi mitra pendamping dalam memastikan kesahihan data.

Selain itu, hasil evaluasi Forum Satu Data Indonesia menunjukkan masih adanya tantangan, seperti keterlambatan pembaruan data sektoral dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur digital yang tersedia.

“Sering kali kita dihadapkan pada isu yang sebenarnya kecil, tapi karena informasi cepat beredar, jadi besar. Kalau kita punya data yang kuat, kita punya dasar untuk menjelaskan dengan benar,” tegasnya.

Untuk memperbaiki hal itu, Arry mendorong setiap OPD memperkuat tata kelola data dengan mengoptimalkan peran koordinator data, meningkatkan kualitas dan standardisasi data, serta memperbarui data sektoral minimal dua kali setahun.

Rapat diikuti oleh Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, pejabat dari berbagai OPD, serta unsur tim walidata dan produsen data sektoral di lingkungan Pemprov Sumbar. Menutup arahannya, Arry mengharapkan komitmen, kolaborasi, dan semangat bersama, untuk mewujudkan pemerintahan yang melek data.

Tantangan dalam Pengelolaan Data

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data sektoral antara lain:

  • Keterlambatan pembaruan data – Banyak OPD masih kesulitan dalam memperbarui data secara berkala, sehingga data yang digunakan seringkali tidak up-to-date.
  • Pemanfaatan infrastruktur digital yang belum optimal – Meskipun ada infrastruktur digital yang tersedia, banyak perangkat daerah belum memaksimalkan penggunaannya dalam proses pengelolaan data.
  • Kurangnya koordinasi antar OPD – Masih ada kesulitan dalam koordinasi antar lembaga dalam penyediaan data yang akurat dan terpadu.

Upaya Pemprov Sumbar dalam Memperbaiki Data

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Sumbar melakukan beberapa langkah strategis:

  • Memperkuat tata kelola data – Setiap OPD diminta untuk memperkuat sistem pengelolaan data agar lebih transparan dan akuntabel.
  • Meningkatkan kualitas dan standardisasi data – Data yang dihasilkan harus sesuai dengan standar nasional dan dapat digunakan secara efektif.
  • Memperbarui data sektoral secara berkala – Setiap OPD diminta untuk memperbarui data sektoral minimal dua kali setahun agar data tetap relevan dan akurat.

Peran OPD dalam Satu Data Indonesia

Dalam sistem Satu Data Indonesia, setiap OPD memiliki peran penting sebagai:

  • Wali data – Bertanggung jawab atas pengelolaan data yang dihasilkan.
  • Produsen data – Menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.
  • Koordinator data – Melakukan koordinasi antar OPD dalam penyediaan data yang terpadu dan terintegrasi.

Kesimpulan

Pemprov Sumbar terus berupaya memperkuat budaya kerja berbasis data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan terukur. Dengan komitmen dan kolaborasi yang baik, diharapkan pemerintahan di Sumbar akan lebih efektif dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.