Penyelidikan KPK Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2025 dan fokus pada dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan yang terkait dengan proyek tersebut.

Menurut Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyelidikan yang dilakukan masih dalam tahap awal. Ia menjelaskan bahwa materi utama penyelidikan berkaitan dengan pembebasan lahan, bukan pada proses pembangunan proyek itu sendiri.

“Ini masih dalam tahap penyelidikan. Materinya itu terkait lahan, jadi bukan soal proses proyeknya, tapi soal pembebasan lahan. Karena ini ada beberapa komponen, yang kami lidik itu terkait dengan pembebasan lahannya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11).

Asep belum dapat memastikan lokasi pembebasan lahan yang sedang diselidiki oleh KPK, apakah berada di Jakarta, Bandung, atau wilayah lainnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut termasuk dalam ranah penyelidikan.

“Proyeknya silakan berjalan. Tapi kalau ada orang atau oknum, baik pengusaha maupun pihak lain, yang memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan tidak sah, ya nanti kita minta untuk dikembalikan ke negara,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyelidikan lembaganya berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pengadaan proyek tersebut, bukan pada kebijakan atau keberlanjutan proyeknya. Ia menegaskan bahwa KPK fokus pada aspek hukum, khususnya terkait pengadaannya.

“KPK fokus di proses hukumnya, khususnya terkait pengadaannya. Kami sedang berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/11).

Budi menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPK merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, KPK berupaya memastikan agar tidak ada penyalahgunaan dana publik dalam proyek strategis nasional tersebut.

“Kami menyadari bahwa korupsi dapat menggerus efektivitas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar digunakan sesuai tujuan,” tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa tim penyelidik KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui informasi penting terkait proyek Whoosh. Namun karena masih dalam tahap penyelidikan, detail proses dan nama-nama pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan.

“Tim masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui soal pengadaan proyek ini. Tapi karena tahapnya masih penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail,” pungkasnya.