Kontroversi Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Kontroversi terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik, kali ini dengan tudingan dari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan. Menurut Panda, sikap Gibran yang cenderung diam dalam menghadapi isu ini dinilai tidak bijaksana, terlebih mengingat posisinya sebagai Wapres yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga citra dan kepercayaan publik.

Panda menekankan bahwa Gibran seharusnya memberikan penjelasan jelas di depan umum agar isu ini tidak menjadi “bola liar” yang merusak citra kepemimpinannya. Dalam wawancara yang dilakukan di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Panda menyatakan bahwa sikap diam Gibran justru memicu spekulasi liar di media sosial. Hal ini juga mengingatkan pada polemik serupa yang pernah menimpa ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).

Tantangan Panda: Klarifikasi Publik untuk Redam Tudingan

Panda Nababan menilai bahwa Gibran harus bertanggung jawab secara langsung dengan memberikan penjelasan jelas di muka umum. Ia menegaskan bahwa masalah ijazah SMA yang disoal oleh publik seharusnya dihadapi dengan keterangan sejelas-jelasnya. “Persoalan ijazah SMA yang disoal publik ini, seharusnya dihadapi dengan keterangan sejelas-jelasnya di muka umum,” tegas Panda.

Menurutnya, sikap Gibran yang cenderung diam justru membuat isu ini semakin membesar, terutama setelah konfirmasi dari pihak sekolah di Australia yang mempertanyakan keaslian dokumen. Panda menilai, sebagai Wapres, Gibran punya tanggung jawab moral lebih besar untuk meredam keraguan publik. “Supaya tidak menjadi bola liar, kemudian lebih bertanggung jawab begitu. Apalagi sekarang posisinya sebagai Wapres,” tambahnya.

Panda juga meyakini bahwa jika dibiarkan menggantung, isu ini akan terus dirundungkan ke Gibran melalui tafsiran-tafsiran liar di media sosial. “Saya begini-begini udah rakyat, juga tenang kalau Gibran menyampaikan keterangan ke publik. Tapi kalau dibiarkan gantung gitu, bergulir, ditafsir-tafsirkan, kalau menurut pendapatku,” ujarnya.

Pandangan ini sejalan dengan desakan serupa dari berbagai kalangan, termasuk alumni sekolah terkait yang mengaku tak mengenal Gibran sebagai siswa reguler, serta perbandingan sinis yang menyebut Gibran seperti “angkot bodong” dibanding tokoh lain. Lebih dari sekadar kritik politik, Panda melihat ini sebagai peluang bagi Gibran untuk membuktikan kematangan kepemimpinannya.

Akar Kontroversi: Dari Sertifikat Singapura Hingga Gugatan Rp125 Triliun

Kontroversi ijazah Gibran bermula dari riwayat pendidikannya di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002-2004), yang kini dipertanyakan kesetaraannya dengan SMA/sederajat di Indonesia oleh penggugat dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat menilai sertifikat dari sekolah tersebut lebih mirip program matrikulasi atau kursus persiapan kuliah, bukan ijazah formal yang memenuhi syarat pencalonan Cawapres di Pilpres 2024.

Isu ini semakin panas setelah tantangan untuk menunjukkan sertifikat dari institusi di Australia, dengan klaim bahwa itu hanyalah program kursus setara D1, bukan S1 penuh. Gugatan bahkan mencapai nilai fantastis Rp125 triliun sebagai ganti rugi, dengan alasan bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadi korban perbuatan melawan hukum Gibran dan KPU.

Penggugat berargumen bahwa ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan soal integritas sistem negara hukum yang dimiliki seluruh warga negara. Sidang ini telah memasuki tahap mediasi, tapi fokus tetap pada ijazah SLTA, bukan gelar sarjana yang dikonfirmasi oleh institusi terkait.

Sementara itu, institusi pendidikan di Singapura telah mengonfirmasi bahwa Gibran adalah mahasiswa penuh waktu dari 2007-2010, menyelesaikan program diploma dan gelar sarjana melalui afiliasi dengan universitas lain. Namun, tudingan di media sosial memperkeruh suasana, menyebut ijazah Gibran sebagai “sertifikat kursus” yang tak setara S1, memicu interaksi ribuan netizen.

Polemik ini tak hanya soal dokumen, tapi juga menggugat legitimasi Gibran sebagai pemimpin, terutama setelah desakan mundur dari berbagai pihak yang membandingkannya dengan kasus serupa di masa lalu. Kontroversi ini juga meluas ke isu hoaks, seperti klaim palsu soal pernyataan Gibran yang meminta rakyat menyisihkan harta atau usulan jadi pahlawan nasional.

Meski demikian, akar masalah tetap pada transparansi pendidikan, yang harus diuji di pengadilan untuk menjaga integritas demokrasi.