Para Saksi Kasus Korupsi PAD Negeri Laha Mengeluh Karena Tidak Diberi Makan dan Transportasi

Beberapa saksi yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Desa (PAD) Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, mengeluhkan pelayanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Mereka yang dihadirkan sebagai saksi sebanyak 10 orang, dengan posisi utama sebagai Ketua RT dan RW di Negeri Laha.

Pemeriksaan terhadap para saksi ini dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis (13/11/2025). Proses pemeriksaan berlangsung sejak pagi hari atau sekitar pukul 09.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT. Selama delapan jam, mereka duduk menunggu, menjawab pertanyaan, dan menahan rasa lapar yang sangat mengganggu.

Para saksi tidak diberikan makan atau transportasi oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Salah satu saksi menyampaikan keluhannya dengan bahasa daerah dan nada pelan. “Kita ini diperiksa dari Jam 9 pagi sampai sekarang, secara bertahap. Katong (kita) lapar. Mereka suruh makan di kantin, tapi pakai uang pribadi, hadoh,” katanya.

Dalam pernyataannya, Kasipidsus Kejari Ambon, Azer Orno, mengungkapkan bahwa biaya makan dan transportasi seharusnya sudah ditanggung oleh Kejaksaan. “Ditanggung Kejaksaan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Namun, menurut Azer, kemungkinan besar kejadian ini disebabkan oleh kesalahan komunikasi antara para saksi dan petugas. “Mungkin mis Bang, karena sampai sore sudah lapar lagi,” tambahnya.

Keluhan ini diharapkan menjadi evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Ambon agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para saksi. Para saksi yang dimintai hadir diharapkan dapat membantu proses hukum secara optimal.

Tanggung Jawab Kejaksaan dalam Menangani Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Ambon memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini termasuk dalam pemberian layanan kepada para saksi yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kejaksaan Negeri Ambon adalah:

  • Pemenuhan hak dasar saksi

    Setiap saksi yang dipanggil harus diberikan makan dan transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan fisik serta mental para saksi selama proses pemeriksaan.

  • Komunikasi yang efektif

    Komunikasi antara petugas dan para saksi harus jelas dan terstruktur. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan kebingungan yang bisa terjadi selama proses pemeriksaan.

  • Evaluasi prosedur pemeriksaan

    Kejaksaan Negeri Ambon perlu melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur pemeriksaan saksi. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa semua saksi merasa dihargai dan didukung selama proses hukum berlangsung.

Peran Saksi dalam Proses Hukum

Saksi berperan penting dalam proses hukum, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan dana desa. Mereka dapat memberikan informasi yang relevan dan membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Untuk memastikan keterlibatan saksi yang optimal, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

  • Penyediaan fasilitas yang memadai

    Kejaksaan perlu menyediakan tempat makan dan transportasi yang cukup bagi para saksi. Hal ini akan membantu mengurangi rasa lelah dan lapar selama proses pemeriksaan.

  • Pengenalan prosedur pemeriksaan

    Sebelum pemeriksaan dimulai, para saksi perlu diberi penjelasan mengenai prosedur yang akan dilalui. Hal ini akan membantu mereka merasa lebih nyaman dan siap menghadapi pemeriksaan.

  • Dukungan psikologis

    Saksi yang sedang diperiksa seringkali merasa cemas dan khawatir. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu menyediakan dukungan psikologis jika diperlukan.

Kesimpulan

Peristiwa yang terjadi dengan para saksi kasus korupsi PAD Negeri Laha menunjukkan pentingnya pemenuhan hak dasar saksi dalam proses hukum. Kejaksaan Negeri Ambon perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa semua saksi merasa dihargai dan didukung selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil.