Pembangunan Tiga Kantor OPD di Banggai

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai mengajukan rencana pembangunan tiga kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Rencana ini mencakup pembangunan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan), serta perluasan Kantor Bupati Banggai.

Dinas PUPR Banggai menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan kantor Dinkes dialokasikan sebesar Rp17 miliar. Sementara itu, pembangunan kantor Disperkimtan diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp9,9 miliar. Selain itu, perluasan Kantor Bupati Banggai akan menghabiskan dana sebesar Rp34,9 miliar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk ketiga proyek tersebut mencapai Rp61,7 miliar.

Rencananya, Dinkes dan Disperkimtan akan dipindahkan ke kawasan Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan, Sulawesi Tengah. Saat ini, kedua dinas tersebut berada di Jl Ahmad Yani dan Jl Dr Moh Hatta, Luwuk. Perpindahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai, Jati Arsana menjelaskan bahwa total anggaran untuk pembangunan fisik mencapai Rp111,4 miliar. Selain itu, terdapat biaya konsultan pengawasan sebesar Rp2,7 miliar dan pengelolaan kegiatan sebesar Rp615 juta. “Total pengembangan rumah sakit tahap satu adalah Rp114,8 miliar,” katanya.

Jati menyampaikan informasi ini saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di DPRD Banggai, Jl KH Samanhudi, Luwuk, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025). Jika dihitung, total anggaran untuk empat bangunan gedung ini mencapai sekitar Rp175 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardani Murad Husain merespons pemaparan instansi tersebut dengan menyarankan agar rencana ini dipertimbangkan secara matang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB DPRD Banggai, Syafrudin Husain meminta agar anggaran infrastruktur tidak hanya terserap untuk bangunan gedung pemerintah. Ia menilai pentingnya alokasi dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendasar.

Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Nasdem DPRD Banggai, Batia Sisilia Hadjar menegaskan bahwa kebutuhan daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung. Ia menyoroti bahwa banyak infrastruktur di desa masih belum memadai, meskipun gedung-gedung di perkotaan sudah berdiri megah. “Di mana keadilannya?” ujarnya, menyoroti ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan.

Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan terkait anggaran pembangunan kantor OPD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi terkait. Berdasarkan penjelasan dari Dinas PUPR, anggaran yang diajukan mencakup berbagai aspek, mulai dari konstruksi hingga pengelolaan kegiatan. Namun, beberapa anggota DPRD menilai perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana.

Selain itu, ada juga pertanyaan tentang dampak jangka panjang dari pembangunan gedung-gedung baru ini. Apakah layanan publik akan benar-benar meningkat, atau justru akan mengalami penundaan karena fokus terlalu besar pada pembangunan fisik?

Dalam diskusi tersebut, beberapa anggota DPRD menyarankan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Tantangan dan Harapan

Tantangan utama dalam rencana pembangunan ini adalah bagaimana memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama.

Harapan besar ditujukan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPRD, diharapkan rencana pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Banggai.