Pentingnya Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penentu keberhasilan intervensi pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penegasan ini disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Data Statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan 38 Pemerintah Daerah se-Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, pada Kamis 20 November 2025 malam.

Gus Ipul menyebut bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, termasuk Pemkab Mojokerto yang diwakili Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian, dan BPS di tingkat kabupaten/kota menjadi kunci utama pemutakhiran data. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang valid, segala bentuk program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh kementerian akan berpotensi meleset dari target.

“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa program intervensi yang tepat sasaran bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga mengenai keadilan sosial bagi masyarakat paling membutuhkan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga alokasi sumber daya bisa lebih optimal.

Sinkronisasi DTSEN dengan Kondisi Lapangan

Gus Ipul juga menyoroti bahwa sinkronisasi DTSEN dengan kondisi riil di lapangan akan mempermudah integrasi berbagai program pusat dan daerah. Dengan data yang seragam dan mutakhir, potensi munculnya “ego sektoral” antar lembaga penyalur bantuan dapat dihindari, sehingga alokasi sumber daya negara menjadi lebih optimal.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang terpadu, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

Perbaikan Data dalam Beberapa Bulan Terakhir

Mensos menginformasikan bahwa Kementerian Sosial telah mencatat perbaikan signifikan dalam data penerima bantuan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun belum semuanya tepat sasaran, data saat ini lebih akurat dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu.

“Saya menginformasikan bahwa data kami sudah baik, belum semuanya tepat sasaran, tetapi jika dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu, data kami saat ini semakin akurat,” tambahnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan, yang diinisiasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, menjadi momentum vital yang membuktikan komitmen pemerintah daerah di Jawa Timur untuk mendukung misi Kementerian Sosial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

Keuntungan Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial memiliki banyak manfaat. Pertama, data yang akurat akan memastikan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia. Kedua, kolaborasi ini akan meminimalkan konflik antar lembaga dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program.

Dengan adanya kerja sama yang erat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memberikan bantuan yang sesuai dengan situasi aktual. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.