Pentingnya Penegasan Batas Desa dalam Pembangunan

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo menyampaikan harapan bahwa Proyek Integrasi Administrasi Tanah dan Perencanaan Ruang (ILASPP) dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian batas desa. Menurutnya, batas desa memiliki peran penting dalam pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional.

“Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi,” ujar La Ode Ahmad dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta.

Acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemdes tersebut berlangsung selama empat hari, mulai dari Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11). Dalam kesempatan itu, La Ode menjelaskan bahwa batas desa menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di desa. Selain itu, batas desa juga mendukung tertib administrasi kependudukan serta kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat.

Penegasan batas desa juga bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik batas wilayah serta mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. “Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara,” tambahnya.

Dalam program ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Output dari program ini berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif. Saat ini, tercatat 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari total 75.266 desa yang ada saat ini.

Strategi dan Kebijakan yang Dilakukan

La Ode menambahkan bahwa Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear,” katanya.

Selain itu, Kemendagri juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kejelasan batas desa sebagai fondasi utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Manfaat dan Dampak Jangka Panjang

Penegasan batas desa memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek. Di tingkat desa, kejelasan batas mempermudah perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Di tingkat regional dan nasional, batas desa yang tegas membantu dalam koordinasi antar daerah serta meminimalkan konflik batas wilayah.

Dengan adanya penegasan batas desa, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu, kejelasan batas desa juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam kepemilikan aset.

Tantangan dan Langkah Ke depan

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, proses penegasan batas desa masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa desa masih belum memiliki data batas yang akurat, sehingga diperlukan upaya intensif dalam pemetaan dan verifikasi batas wilayah.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Selain itu, partisipasi masyarakat setempat juga diperlukan dalam proses penegasan batas desa agar tercapai kesepahaman dan kejelasan batas wilayah.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan penegasan batas desa dapat segera terealisasi, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan yang merata dan berkelanjutan.