Kondisi Darurat di Aceh Timur

Kondisi darurat yang terjadi di Aceh Timur kini menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat dan para pengungsi. Dalam pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp Group (WAG) Media Center Haji (MCH), Haji Muhammad alias Cek Mad (43), seorang wartawan harian Waspada, menyampaikan bahwa dirinya dan ratusan pengungsi di Idi Reyeuk, ibu kota Kabupaten Aceh Timur, mulai mengalami kelaparan. Akses jalan terputus, listrik padam, dan kondisi tersebut membuat mereka terisolasi.

Untuk dapat mengakses jaringan internet, warga dan pengungsi harus antre di kantor Bupati. Hanya di kantor pemerintah kabupaten berpenduduk 450 ribu jiwa itulah, telekomunikasi selular bisa terhubung. “Saat ini saya dapat sinyal darurat di pendopo bupati. Itupun mungkin hanya sesaat,” tulis Cek Mad dalam pesannya pada pukul 01.25 Wita. Ia menggunakan gawai dengan kapasitas baterai cadangan hanya 15 persen.

Isolasi Akibat Banjir dan Longsoran

Sudah lima hari mereka terisolir dalam arti sesungguhnya. “Sinyal HP hilang, listrik padam, kami terkurung, karena ketinggian air sejak hari Selasa mencapai 2 meter lebih,” ujarnya. Cek Mad dan sekitar 150 ribu warga Idi Reyeuk, sejak Selasa (25/11/2025), terkurung oleh air dan lumpur basah dari sisa banjir serta longsoran di pegunungan utara Bukit Barisan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Idi Reyeuk adalah kawasan pesisir di barat pulau Sumatera. Sebelumnya, ibu kota berada di Kota Langsa, namun dipindahkan ke Idi Rayeuk setelah disetujuinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007. Bertetangga dengan Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara.

Jarak Aceh Timur ke Banda Aceh sekitar 371 km, membutuhkan 8 jam berkendara. Idi Reyeuk lebih dekat ke Medan, sekitar 210 km. Di utara, berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara. Untuk akses dari Banda Aceh ke Idi Reyeuk melintasi jalan poros negara, via Jl Banda Aceh-Medan atau Jalan Lintas Sumatera.

Dampak Bencana yang Meluas

Sudah lima hari akses Trans Sumatera terputus di sejumlah titik. Nur Arnita, aktivis Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dalam rilisnya menyebut skala dampak bencana hidrometeorologi ini menimpa 10 kabupaten di NAD. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Banda Aceh, sebanyak 10 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi; Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang.

Di Aceh Tamiang dan sebagian Aceh Timur, banjir dan tanah longsor menerjang empat kecamatan dengan 3.824 KK / 10.342 jiwa terdampak, menyebabkan 3.460 KK / 9.274 jiwa mengungsi. Hal ini melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi, layanan publik, serta akses transportasi utama, termasuk jalur Medan–Banda Aceh.

Kota Kualasimpang Lumpuh

Kota Kualasimpang, salah satu pusat kegiatan utama di Aceh Tamiang, dilaporkan lumpuh pada 26 November 2025 dengan ketinggian air mencapai tiga meter di sejumlah titik. Rumah warga, fasilitas umum, serta jaringan kelistrikan turut terdampak oleh banjir dan angin kencang yang merobohkan sejumlah infrastruktur. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, yang memimpin langsung operasi pengendalian bencana, menyebut ada 70 rumah yang terendam banjir di daerah ini.

Pada 26 November 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir, setelah menerima laporan potensi risiko dari seluruh kecamatan. Pemerintah daerah mengerahkan BPBD, Damkar, Satpol PP, WH, dan dukungan alat berat untuk penanganan titik-titik kritis seperti tanggul jebol dan longsor, termasuk penataan lokasi pengungsian dan pemastian ketersediaan logistik dasar.

Dinas Sosial Aceh menginstruksikan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh kabupaten/kota untuk siaga penuh, dengan prioritas pada kelompok rentan.