Daritimur.id.CO.ID – JAKARTA.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan terkait perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) atau safeguard measures terhadap impor tirai. Penyelidikan ini dilakukan setelah menerima permohonan perpanjangan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang mewakili produsen tirai, termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

Permohonan perpanjangan tersebut diajukan oleh API pada Senin (17/11/2025). Penyelidikan KPPI mencakup berbagai jenis impor seperti tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, serta barang perabot lainnya. Kode Harmonized System (HS) yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi, menyatakan bahwa berdasarkan bukti awal yang diberikan oleh API, KPPI menemukan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja industri yang menunjukkan penurunan selama periode 2022 hingga 2024. Selain itu, pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Julia menambahkan bahwa asal impor tirai pada tahun 2024 didominasi oleh negara-negara seperti Tiongkok dengan kontribusi sebesar 71,23%, India sebesar 7,12%, dan Brasil sejumlah 6,25%. Sementara itu, pangsa impor dari negara berkembang yang totalnya kurang dari 3% adalah sebesar 13,43%. Di sisi lain, pangsa impor dari negara maju tercatat sebanyak 1,97%.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Tirai

Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penyelidikan ini antara lain:

  • Kenaikan impor: Peningkatan jumlah impor tirai dapat mengancam keberlanjutan industri lokal.
  • Perubahan pasar: Perubahan tren pasar dan preferensi konsumen terhadap produk impor.
  • Kebijakan pemerintah: Dampak dari kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional.
  • Kondisi ekonomi global: Fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi yang memengaruhi daya saing industri dalam negeri.

Langkah yang Dilakukan oleh KPPI

KPPI akan melakukan beberapa langkah dalam proses penyelidikan ini:

  • Analisis data: Melakukan analisis terhadap data impor dan kinerja industri dalam negeri.
  • Konsultasi dengan pihak terkait: Berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi industri.
  • Evaluasi dampak: Menilai dampak dari tindakan pengamanan terhadap industri dan konsumen.
  • Penyusunan laporan: Menghasilkan laporan akhir yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dampak Potensial dari Perpanjangan TPP

Jika perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan disetujui, maka akan ada beberapa dampak yang mungkin terjadi:

  • Perlindungan industri dalam negeri: Industri lokal akan lebih dilindungi dari persaingan yang tidak sehat.
  • Harga barang meningkat: Konsumen mungkin menghadapi kenaikan harga karena keterbatasan pasokan impor.
  • Perubahan pola konsumsi: Konsumen mungkin beralih ke produk dalam negeri yang lebih mahal.
  • Dampak ekonomi makro: Perubahan kebijakan perdagangan bisa memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Tantangan yang Dihadapi Industri Lokal

Industri dalam negeri menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

  • Kurangnya investasi: Kurangnya dukungan finansial dan teknologi dari pemerintah dan swasta.
  • Persaingan ketat: Persaingan dari produk impor yang lebih murah dan berkualitas.
  • Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan akses terhadap bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas.
  • Regulasi yang rumit: Aturan dan regulasi yang terlalu rumit dan tidak mendukung perkembangan industri.

Kesimpulan

Penyelidikan oleh KPPI terkait perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor tirai merupakan langkah penting untuk melindungi industri dalam negeri. Proses ini akan membantu menentukan apakah tindakan pengamanan perlu diperpanjang atau tidak. Hasil penyelidikan ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.